Download Panduan Verval NISN Peserta Didik(PD) Kemdikbud 2016 Dapodik Revisi 2016

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diberikan kepada setiap peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan terdaftar di Referensi Satuan Pendidikan di PDSPK. Untuk satuan pendidikan non formal, pemberian NISN diprioritaskan kepada siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional.

Downlad Panduan Verval PD Kemdikbud 2016

PDSPK mengeluarkan Surat Edaran Nomor 31966/A/LL/2016 tanggal 27 Juni 2016 mengenai Kebijakan Pengelolaan

Data Peserta Didik:
1. Seluruh data peserta didik (PD) yang belum memiliki NISN dan telah mengisikan data ke dalam aplikasi DAPODIKDASMEN pada tahun ajaran 2015/2016, akan secara otomatis diberikan NISN;

2. Penerbitan NISN akan dilakukan oleh PDSPK disetiap tahun ajaran baru dengan ketentuan:

a. bagi PD tingkat 1 SD, tingkat 7 SMP, dan tingkat 10 SMA/SMK dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan ke dalam aplikasi DAPODIKDASMEN oleh operator sekolah. Untuk tingkat 7 SMP dan tingkat 10 SMA/SMK penerbitan akan melalui proses verifikasi oleh sistem dengan mengacu pada data Arsip PDSPK. Jika belum pernah tercatat di Arsip akan diberikan NISN atas siswa tersebut, namun jika sudah pernah memiliki NISN maka NISN tersebut akan tetap digunakan oleh siswa yang bersangkutan;

b. bagi PD baru di sekolah TK Kelompok A dan B akan diberikan NISN dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan kedalam aplikasi DAPOPAUD oleh operator sekolah;

c. bagi PD jenjang kesetaraan Paket A, B dan C akan diberikan NISN dengan catatan bahwa, datanya telah diisikan kedalam aplikasi DAPODIKMAS oleh operator sekolah;

3. Waktu pengisian data peserta didik baru ke dalam aplikasi DAPODIK diatur sebagai berikut:

a. untuk DAPODIKDASMEN dapat dimasukkan sebelum akhir bulan September pada tahun ajawan yang sama;

b. Untuk DAPO PAUD-DIKMAS dapat dimasukkan sebelum akhir bulan November pada tahun ajawan yang sama;

4. Apabila pengisian data peserta didik baru tersebut, belum selesai dalam batas waktu pada point 3 diatas, maka penomoran NISN akan diberikan pada tahun ajaran berikutnya;

5. Bagi peserta didik yang belum memiliki NISN dan/atau pindahan setelah waktu yang telah ditetapkan:
a. berasal dari sekolah di luar Kemendikbud, dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat untuk pengajuan NISN peserta didik yang bersangkutan _ aplikasi vervalpd tingkat Kab/Kota;

b. berasal dari sekolah Luar Negeri, dapat melengkapi dokumen melalui Sekretariat Ditjen Dikdasmen untuk mendapatkan Surat Keterangan Penyetaraan. Selanjutnya diajukan penerbitan NISN oleh Setditjen Dikdasmen dan PDSPK akan menerbitkan NISN bagi peserta didik yang bersangkutan;

Kewenangan Pengelolaan Referensi Data Peserta Didik 2016

Kewenangan Operator Sekolah

• Melakukan Verifikasi dan Validasi Data
• Melakukan pengajuan perubahan NISN
• Melakukan pengajuan perubahan identitas (Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Nama Ibu Kandung
• Melakukan pengajuan NISN untuk siswa mutasi

Kewenangan Operator Kabupaten/Kota

• Monitoring Verifikasi dan Validasi Data oleh Operator Sekolah terkait data Referensi dan Residu sekolah
• Melakukan approval terhadap pengajuan perubahan identitas yang dikirim oleh sekolah terkait
• Melakukan pengajuan NISN
• Melakukan pengajuan NISN atas permintaan sekolah

Kewenangan Operator PDSPK

• Monitoring Verifikasi dan Validasi Data oleh Operator Sekolah terkait data Referensi dan Residu sekolah di seluruh wilayah Indonesia
• Melakukan approval terhadap pengajuan perubahan NISN yang dikirim oleh sekolah
• Melakukan approval terhadap pengajuan perubahan identitas yang dikirim oleh sekolah
• Melakukan approval permintaan NISN dari dinas pendidikan

Approval Perubahan Identitas Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pengajuan Edit Data Identitas (Nama, Tempat & Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nama Ibu Kandung) yang di TOLAK :

1. Dokumen terlampir tidak sesuai, misalnya

a. Mengajukan perubahan identitas yang tidak sesuai dengan dokumen terlampir. Hal ini

kemungkinan terjadi karena salah ketik atau salah melampirkan dokumen siswa;

b. Mengajukan perubahan identitas karena alasan sakit atau perceraian yang tidak

melampirkan dokumen lama dan dokumen baru;

c. Mengajukan perubahan nama ibu kandung dengan melampirkan dokumen seperti Ijazah

atau SKHUN yang tidak berisi informasi Nama Ibu Kandung;

2. Dokumen terlampir tidak terbaca.

3. Dokumen terlampir berupa fotocopy yang tidak dilegalisir oleh Kepsek.

4. Dokumen terlampir berupa foto siswa, foto sekolah, dll.

Tweet